Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan menyebut kekayaan Indonesia bocor atau mengalir ke luar negeri min...
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan menyebut kekayaan Indonesia bocor atau mengalir ke luar negeri minimal Rp 1.000 triliun setiap tahun.
Hal ini kembali disampaikan Prabowo saat berpidato di acara silaturahmi Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi Alumni, dan Aktivis Kampus Indonesia, Jakarta, pada Jumat (5/4/2019) lalu.
"Saya mengatakan kebocoran minimal Rp 1.000 triliun. Saya diejek, dihina. Memang ada sebagian elite yang kerjanya menghina dan mengejek. Dua hari yang lalu kalau tidak salah, salah satu pimpinan KPK menyatakan bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung oleh KPK itu Rp 2.000 triliun," kata Prabowo.
Hal yang sama juga pernah disampaikan Prabowo pada kampanye terbuka perdana di Manado, 24 Maret lalu.
"Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Dan juga saya mengatakan kebocoran kekayaan negara terlalu besar setiap tahun. Saya hitung, kebocoran kita tiap tahun, kurang lebih 1.000 triliun tiap tahun. Saya hitung kebocoran anggaran minimal 25 persen," ujar Prabowo.
Terakhir, saat berorasi di hadapan para pendukungnya di kampanye akbar Minggu (7/4/2019) kemarin, Prabowo juga mengangkat pemasalahan yang sama. Ia menyebut kebocoran anggaran yang diungkapkan KPK beberapa hari sebelumnya.
Pernyataan Prabowo tentang anggaran yang bocor ke luar negeri ini lantas memunculkan banyak reaksi dari berbagai pihak, seperti Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pemerintah termasuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.
KPK
Menanggapi pernyataan Prabowo, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya tidak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun, sebagaimana disebutkan Prabowo.
"Enggak, enggak pernah kami mengkaji itu, Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala.
Sedangkan, dikutip dari Antara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut angka Rp 2.000 triliun bukan kehilangan, melainkan potensi yang bisa dimaksimalkan melalui peningkatan penerimaan pajak.
"Saya mengatakan Indonesia bisa ngumpul sampai Rp 4.000 triliun. APBN kita sekarang kan Rp 2.400 triliun, kami berdiskusi di banyak tempat kita tuh bisa ngejar Rp 4.000 triliun, bisa kejar. Jadi kekurangannya sekitar Rp 2.000 triliun, itu bukan kebocoran, potensi," kata Saut.
Kementerian Keuangan
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti memberi tanggapan soal anggaran yang bocor. Menurut dia, hal itu sulit terjadi sebab pelaksanaan anggaran di APBN dilakukan secara profesional.
"(Pengelolaan APBN) dilaksanakan secara kredibel dan profesional," kata Nufransa.
Kuliah Beasiswa...?? Klik Disini
Gambar : Kompas.com
Sumber : Kompas.com
